Terkait Truk Batu Bara Melebihi Tonase Pemkab Bandung Dilecehkan ”Supplier”

RANCAEKEK,(LN)-
Forum Majalaya Menggugat (FMM) Kab. Bandung menilai, sejumlah perusahaan angkutan bahan bakar batu bara yang dalam sehari semalam menggunakan 191 truk, dan melintasi wilayah timur serta selatan Kab. Bandung, dinilai sudah melecehkan Pemkab Bandung. Pasalnya setiap tahun Pemkab Bandung terus-menerus memperbaiki jalan raya di wilayah timur yang hancur akibat tronton yang melewati tonase antara 25-43 ton/unit. FMM juga mendorong Pemkab Bandung untuk membuat perda guna mengatur/menertibkan truk tronton tersebut.

"Saat ini saja, beberapa jalan dan jembatan kecil serta gorong-gorong menuju kawasan Cicalengka, Kab. Bandung banyak yang hancur akibat terus dilintasi tronton yang mengangkut batu bara. Sebagian jembatan sudah ada yang diperbaiki dan sebagian lagi belum diperbaiki. Jadi sampai kapan jalan di wilayah timur Kab. Bandung dibiarkan hancur?" ujar Sekretaris FMM, Asep Juarsa Juandi kepada "GM" di Jalan Raya Rancaekek-Majalaya, Kab. Bandung, Sabtu (12/3).

Menurut Asep, pelecehan yang dilakukan para pengusaha batu bara atau supplier itu tampak jelas saat mereka tidak hadir setelah diundang Komisi C DPRD Kab. Bandung, Kamis (10/3) di Soreang. Dalam pertemuan itu, Komisi C tidak hanya mengundang supplier, melainkan juga pengusaha pemakai batu bara yang tersebar di wilayah timur dan selatan Kab. Bandung.

"FMM menanyakan kepada Komisi C, kenapa undangannya tak digubris. Ada apa sebenarnya? Tindakan para pengusaha dan pemakai batu bara yang tidak hadir itu sudah melecehkan lembaga dewan, termasuk Pemkab Bandung. Untuk itu, kami mempertanyakan wibawa Pemkab Bandung," ucapnya.

FMM juga berharap, untuk membangun koordinasi yang baik, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat tim kecil yang melibatkan Dinas Perhubungan, Bina Marga, dan SKPD terkait lainnya. Tujuannya agar komunikasi terbangun dan penyelesaian penertiban truk tronton yang melebihi kapasitas juga terselesaikan.

Ia pun berharap para pengusaha/supplier dan pemakai batu bara kembali diundang dewan di sebuah tempat yang netral, Selasa (15/3). Misalnya di lingkungan industri tekstil di sekitar Majalaya yang berdekatan dengan jalur lintasan truk batu bara. "Diusahakan pertemuannya jangan di tempat birokrasi," katanya.

Rambu lalu lintas

Asep menegaskan, jika undangan dewan masih tidak dihiraukan, harus ada tindakan tegas. Ia juga menyarankan kepada SKPD terkait untuk segera memasang rambu-rambu lalu lintas yang menjelaskan larangan tronton bermuatan batu bara dengan melebihi kapasitas kekuatan jalan. "Jika ada keterbatasan anggaran, kami dari FMM siap membantu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas," janjinya.

Ia menuturkan, jika rambu-rambu lalu lintas sudah dipasang SKPD terkait, pelanggaran akan ditindaklanjuti pihak kepolisian. Karena rambu-rambu lalu lintasnya belum ada, kepolisian pun belum bisa melakukan tindakan. "Jadi harus dipasang dulu rambu-rambu lalu lintasnya, baru ada tindakan tegas dari kepolisian," katanya.

FMM juga memberikan komitmennya untuk terus membantu Pemkab Bandung dan menjaga lingkungan. Bahkan FMM juga menyatakan tidak akan berhenti berjuang, sebelum ada penertiban yang nyata dari Pemkab Bandung, terkait pelanggaran dalam pengangkutan batu bara tadi. (GM/Net)**

Saatnya Kita Peduli Majalaya

Oleh: Endih Kusnadi

MAJALAYA kota industri, kota yang begitu dinamis. Kota yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan. Setiap harinya, tak kurang dari 200.000 kendaraan roda empat dan dua melintas di setiap lajur jalan. Ditambah kendaraan tradisional seperti delman dan beca. Maka, tak heran kalau kemudian kesemrawutan dan kemacetan sering terjadi akibat lebar jalan sudah tak sebanding dengan volume kendaraan.
Sebagai kota dolar, sudah seharusnya Majalaya memiliki insfrastruktur jalan yang memadai, baik dari sisi ukuran jalan maupun kualitasnya. Dan, yang terjadi selama ini, selain ya itu tadi, lebar jalan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan, juga kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan berlubang dan becek (ketika musim hujan) adalah fakta yang sering kita lihat.
Belum lagi jika bicara tentang tata kota Majalaya. Pihak kecamatan, seringkali mengadakan operasi penertiban. Pedagang kaki lima yang berjajar di trotoar kerap ditertibkan, dipindahkan ke lokasi lain, termasuk delman dan beca. Namun, itu hanya satu dua hari saja. Selanjutnya kaom marginal itupun kembali berjualan dan ngetem di tempat semula. Maka, merekalah yang menjadi kambing hitam munculnya kesemrawutan.
Sejumlah tokoh di sana sering mengatakan, mestinya kalau pedagang kaki lima dan tukang delman serta beca, termasuk angkot ingin tertib, sediakan dulu tempat penggantinya (relokasi) yang lebih strategis, sehingga operasi penertiban tidak semu dan harus berulang-ulang.
Sisi lain, bukan tanpa alasan jika warga Majalaya yang tergabung dalam Forum Majalaya Menggugat (FMM), beberapa waktu lalu mengadakan aksi damai, mencegat truk-truk pengangkut batubara di Jln Anyar, Majalaya. Itu semata-mata karena kecintaannya terhadap kondisi Majalaya yang masih terkesan amburadul, terutama jika dilihat dari sisi infrastruktur jalan.
Bagaimana tidak, seperti diberitakan sejumlah harian terbitan Bandung, sudah bertahun-tahun lamanya, setiap hari setidaknya lebih dari 150 dumptruck mengangkut batubara yang melintas di Jln Anyar Majalaya dengan tonase melibihi ketentuan, seberat 35 ton hingga 40 ton. Padahal kekuatan konstruksi jalan kelas III di Kabupaten Bandung hanya sampai 10 ton. Oleh karena itu jangan heran kalau jalan di kawasan itu cepat rusak.
Anehnya lagi, seperti dikatakan Koordinator FMM, Alam Natapura kepada para wartawan, pihak instansi terkait seperti Pemkab Bandung, Bapeda, Dishub, Kepolisian dan BPLH Kab. Bandung tak pernah menegurnya. Padahal, hal itu jelas-jelas melanggar peraturan. Nah, akibat kurang pedulinya instansi terkait, maka muncul aksi kepedualian dari warga Majalaya sendiri untuk sekedar memperlihatkan bahwa warga Majalaya masih menginginkan lingkungan yang nyaman dan tertib. Sekaligus ingin menyampaikan aspirasi kepada para pejabat teras di Kabupaten Bandung agar segera memberi tindakan tegas terhadap pengelola batubara.
Ada kekhawatiran sebagai ekses dari dibiarkannya Majalaya amburadul. Bukan tidak mungkin jika tidak ada kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Majalaya, maka akan muncul dorongan kuat dari warga Majalaya untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bandung. Cepat atau lambat, wacana pembentukan Bandung Timur akan mencuat. Dan persoalan truk batubara bukan tidak mungkin menjadi titik awal bangkitnya semangat pembentukan Bandung Timur.
Kita harus mewaspadai, pada prinsipnya sejumlah kecamatan yang ada di sekitar Majalaya, seperti Ciparay, Pacet, Paseh, Ibun, Arjasari, Cikancung, Cicalengka dan Rancaekek, mendukung dan sama-sama menginginkan terbentuknya Bandung Timur. Hal itu nampaknya akan menjadi kekuatan besar bagi terciptanya Kabupaten Bandung Timur.
Ancaman akan bergulirnya wacana Bandung Timur, bukan tidak mungkin justru bertitik tolak dari sejauhmana pihak instansi terkait melakukan upaya penertiban truk-truk batubara. Sehingga, sejatinya persoalan yang digagas FMM ini tidak dipandang sebelah mata. Tapi harus ada tindaklanjut yang lebih tegas. Pasalnya, seperti dikatakan Nandang, Koordinator Lapangan FMM, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan ihwal penertiban truk batubara, namun sejauh ini tidak ada respon dari pihak Pemkab Bandung.
Ada beberapa langkah yang sejatinya bisa dijadikan solusi dalam rangka menata Majalaya kearah lebih baik. Pertama, kurangi jumlah truk-truk penganggkut babtubara yang melebihi tonase serta mengakibatkan jalan sering rusak. Kedua, kualitas infrastruktur jalan harus ditingkatkan serta tidak lagi menggunakan aspal tapi semua ruas jalan terutama jalan propinsi harus dicor. Ketiga, penyediaan stopfaile batubara. Keempat, segera lakukan relokasi pasar dan pedagang kaki lima yang strategis. Kelima, juga lakukan relokasi terminal ke tempat yang tidak berdekatan dengan alun-alun dan mesjid raya Majalaya.
Sebagai warga Kab.Bandung, saya hanya mengetuk kepada semua pihak, sudah saatnya kita peduli Majalaya sebagai kawasan yang mampu menghasilkan potensi besar terhadap Kabupaten Bandung, baik dari sisi PAD maupun ketenagakerjaan. “Mari kita peduli Majalaya”. (Penulis aktifis lingkungan / warga Kab.Bandung)***

DN-DR Menangi Pilkada Kabupaten Bandung.

LINTAS NEWS KAB BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati H Dadang M Naser-Deden R Rumaji sebagai Bupati Bandung Periode 2010-2015.

Penetapan pasangan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penghitungan suara Pilkada 2010 putaran kedua.

"Penetapan ini sudah final," kata Ketua KPU Kabupaten Bandung H Osin Permana seusai penghitungan suara Pilkada 2010 Kabupaten Bandung di Pusdik Intelkam Polri, Kecamatan Kutawaringtin, Kabupaten Bandung, Senin (8/11/2010).

Pasangan tersebut meraih 674.370 suara atau 52,24 persen suara masuk dalam pemungutan suara Minggu pekan lalu (31/10). Adapun pasangan Ridho Budiman Utama-H Dadang Rusdiana meraih 592.292 suara atau 46,76 persen.

sementara Pasangan Ridho Budiman Utama-H Dadang Rusdiana (Ridho-Darus) akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim pasangan tersebut memastikan gugatannya, setelah KPU Kabupaten Bandung menetapkan pasangan H Dadang M Naser-Deden R Rumaji (DNDR) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Bandung, putaran kedua.

“Jalan mencari kebenaran kami adalah ke MK,” kata Ketua Tim Pemenanan Ridho-Darus, Arifin Sobari, kepada wartawan, Senin (8/11).

Menurut Arifin, tingginya tingkat ketidak percayaan masyarakat Bandung terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilukada, menjadi modal baginya. Sebab, KPU memang bekerja tidak professional. Dia mencontohkan, keterlambatan sosialisasi surat pemanggilan untuk memilih atau C6 yang menyebabkan pemilih sedikit menjadi satu alasan gugatannya itu.

Osin menyatakan penetapan pemenang Pilkada 2010 Kabupaten Bandung putaran kedua ini bisa berubah jika ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

H.Dagus Si.P, salah seorang tim pemenangan dari DN/DR kepada LINTAS NEWS ketika di konfirmasi adanya gugatan dari tim Ridho - Darus, “Silahkan saja mereka menguguat ke MK sah-sah saja kami menghormatinya, namun ada tahapan tahapan yang harus ditempuh, harus ada dulu laporan ke Panwas, kami menunggu keputusan dari MK dan sampai sekarangpun kami tidak tahu apa gugatan dari mereka”, ujar H.Dagus.

"KPUD menyediakan waktu selama tiga hari, kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atau sanggahan atas hasil Pilkada ini, termasuk gugatan kepada MK, mulai hari ini," kata Osin.

Tingkat partisipasi warga yang menyalurkan hak politiknya dalam Pilkada 2010 Kabupaten Bandung mencapai 1.311.123 orang atau 61,56 persen dari 2.129.802 daftar pemilih tetap, melihat presentase pemilih di Kabupaten Bandung yang rendah membuat Aktivis Kab bandung Alam S Natapura merasa perlu mengingatkan kepada KPU Kabupaten Bandung, kedepannya untuk lebih aktif lagi melakukan sosialisasi, bagaimanapun rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kab.Bandung tidak terlepas dari tanggungjawan KPU Kab. Bandung”, ujar Alam. (LN/Endih)

Ujang Hasan : PEMBANGUNAN DI DESA SUKAMANAH Terjadi Monopoli

Garut (LINTAS NEWS) Banyak kalangan berpendapat dalam berdemokrasi wajar bila keritik dilontarkan terhadap pemerintah, tinggal pihak pemerintah memahami Apa sebenarnya yang di inginkan masyarakat.
Apapun dasar dari sebuah keritik hendaknya dijadikan masukan yg men jadikan bahan pertimbangan sehingga melahirkan Sebuah keputusan bijaksana dan menguntungkan bagi masyarakat. Lain halnya yang dialami masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut jawa Barat, seperti yang terjadi akhir-akhir ini masyarakat desa sukamanah banyak mempertanyakan berbagai program bantuan pemerintah yg di rasakan kurang teransparan terkesan monopoli.
Misalnya pembangunan jalan di Desa Sukamanah belum pernah terlihat juklak-juklis yang sebenarnya. selain terkesan asal-asalan dan action pengerjaan daripada pembangunan tersebut dilaksanakan ketika momen pemilihan kepala Desa Sukamanah, akhirnya menimbulkan pertannyaan serta kritik tajam dari berbagai kalangan ” o” salah seorang ketua RT mewakili masyarakat Desa Sukamanah mempertannyakan apakah benar dari berbagai macam bantuan pembangunan untuk masyarakat sukamanah adalah dari koceknya ketua LPM? kalo memang benar mana buktinya’ Tanya RT “ mengapa pembangunan di gelar ketika pemilihan kades?, kalau betul murni bantuan dari ketua LPM mengapa desa harus terhutang seperti yang pernah di isukan warga bahwa desa sukamanah masih memiliki hutang dan akhirnya ada semacam alasan mengatakan bahwa hutang dibayar melalui pemotongan dari berbagai bantuan, sehingga mengakibatkan tertundanya berbagai capaian maksimal pendanaan pembangunan desa sukamanah” ungkap nya, Ketua RT mengakui ada juga semacam kordinasi ketika pembangunan ini di laksanakan, tapi masyarakat tidak begitu di peran aktipkan. terlebih ketika pelaksanaan, masyarakat hanya menonton saja “Kata RT mewakili suara masyarakat ”. Begitu juga laporan tentang baik dana yang di keluarkan maupun rancangan kontruksi pembangunan masyarakat sampai detik ini tidak mengetahu, seperti apakah juklak dan juknis pembangunan tersebut “tambah RT”.
Menanggapi keluh kesah masyarakat H. Yoyo ketua LPM mengatakan bahwa pembangunan Desa Sukamanah seperti Rumah jompo, bedah Rumah-rehabilitasi madarasah pesantren-pengkirmiran makam pasir kunci bahkan pembangunan jalan selama ini adalah dari hasil kocek dan perjuangan diri nya” abdi ikhlas lillahita’ala.’ungkap H Sayo”
Perlu di ketahui kedekatan saya dengan kepala desa ende adalah bertujuan untuk membantu masyarakat sukamanah dan saya tidak pernah menerima barang seperakpun dari kades, roko pun HARAM, kalo saya terima pemberian dari kades”abdi lillahita’ala” pungkas H.Yoyo.
Pernyataan ketua LPM dibenarkan Soni PJS Pemdes Sukamanah”memang benar apa yang dikatakan H.Yoyo” Ia telah banyak membantu masyarakat Sukamanah melalui kocek pribadi, yaitu rumah jompo-masjid-madrasah-musolah dan lain nya. Bila masyarakat membutuhkan maka dengan segera dipenuhi. Tapi anehnya jarang yang berterimakasih.
Boleh jadi apa yang dikatakan H.Yoyo dan Soni PJS Pemdes adalah benar. Tapi ketika kebenaran itu tidak jelas transfaransinya, jelas akan menimbulkan kecurigaan.dan ada juga semacam kecurigaan yang berkembang di masyarakat RW 06 pasir jambu melalui ketua RW Imas Masyithoh mengatakan bahwa bantuan bedah rumah yang di berikan H.Yoyo disinyalir kuat ada keterkaitan kepentingan pemenangan calkades yang di usungnya yaitu calon no(1), terbukti ketika imas mengutarakan hasratnya utuk meminta bantuan serupa yoyo menolaknya, sambil berkata ”kan di rw 6 ada calon kades” bahkan di kesempatan yang berbedaYoyo pun pernah berucap seolah menyimpan rahasia sekaligus kesal berkata” kalau Ende calon kades yang diusungnya kalah dalam bertarung, maka yoyo tidak akan pernah lagi bantu masyrakat desa sukamanah” kata masyarakat menirukan ucapan Yoyo LPM.
”Dalam waktu yang berbeda kekisruhan Desa Sukamanah mendapat tanggapan serius Ujang Hasan ketua HARUM (Himpunan Alumni Raudatulmutaalimin) yang anggotanya mencapai lebih 28000 tersebar diseluruh Indonesia bahkan Asia seperti Hongkong Malaysia Singapura, mengatakan ”seorang pemimpin ketika memimpin harus jelas-benar-transparan-jujur, jelas tujuanya untuk dan siapa ia memimpin, dan benar dalam melaksanakan tupoksi kepimpinanya dalam memberdayakan masyarakat , serta trasnparan tidak ada yang di tutup-tutupi, dan jujur dalam tingkah laku perbuatan’ unkap Ujang. Tapi yang terjadi di Desa Sukamanah justru sebaliknya terkesan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti banyaknya bantuan utuk masyarakat yang kurang tersalur secara baik dan benar menurut aturan, dan terkesan asa-asalan serta kurang begitu berpihak kepada kaum lemah, dan disinyalir telah terjadi KKN(Korupsi Kolusi Nepotisme).”tambah Ujang. Kalau ini di biarkan terjadi dan tidak adanya sikap tegas masyarakat, maka tunggulah kehancuranya pada masyarakat, Tegas Ujang selanjutnya dikatakan Ujang, pemimpin adalah pelayan masyarakat yang harus melayani masyarakat sesuai kebutuhan bukan raja diraja yang seenaknya saja berbuat kesewenagan, pemerintah diikat oleh aturan yang telaah di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, tapi ironisnya masih banyak di negeri ini para pemimpin bertindak diluar kewenagan aturan, sehingga dengan leluasa menyalah gunakan kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat, ehhh malah yang didahulukan kepentingan pribada dan kelompok ; seperti yang terjadi di sukamanah diduga telah terjadi semacam kerusakan system (break systems) Pemdes dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, pada akhirnya masyarakat lagi yang di rugikan. Akhirnya Ujang ketua HARUM yag juga merupakan putra sesepuh Ponpes Roudotul mutaalimin Lewo KH Satibi menghimbau khususnya kepada masyarakat Desa Sukananah yang hampir keseluruhan santri/murid Lewo terkait pengangkatan seorang pemimpin “harus berhati-hati jangan sampai salah pilih cukup sudah pengalaman pahit yang selama ini dirasakan Masyarakat Sukamanah yang selalu menelan kekecewakan akibat kesewenangan”Pungkas Ujang prihatin. (SIM)

BANTUAN UNTUK MASYARAKAT DESA SUKAMANAH TIDAK PERNAH TEREALISASI DENGAN BAIK DAN BENAR.

Garut (Lintas News) Pemerintahan Desa adalah sebuah contoh kecil Pemerintahan Republik Indonesia yang tujuannya hampir memiliki kesamaan, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui program-program yang telah diatur tata laksananya menurut perundang-undangan yang berlaku. Kalau pemerintahan kondusif maka negara akan makmur. Kalau negaranya makmur maka masyarakat sejahtera. Jadi kesejahteraan masyarakat bisa ditentukan oleh pemerintah bagaimana mengelola potensi yang ada, karena masyarakat adalah termasuk aset. Bilamana diberdayakan melalui program bantuan Pemerintah, maka akan menjadikan sebuah potensi menuju masyarakat yang adil, dan berkemakmuran. Lainn hal lagi yang terjadi di Pemdes Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Dari pemerintahan desa zaman dahulu sampai dengan sekarang semakin sumbang kedengarannya. Pasalnya banyak program-program bantuan Pemerintah yang bertujuan memberdayakann masyarakat agar sejahtera banyak mengalami hambatan. Tidak hanya itu saja, sepertinya KKN-pun disinyalir berlangsung secara aman.
Menurut salah seorang warga masyarakat, yang tidak ingin disebutkan namanya, yang selama ini memperhatikan sepak terjang pemerintahan desa Sukamanah hingga sekarang dipimpin oleh Kades dengan nama sebutan Ende yang dinilai kurang produktif dan proaktif dalam membina warga melalui bantuan Pemerintah kepada warga Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong, terbukti banyak bantuan yamg tidak terealisasi seperti bantuan ternak sapi, kerbau, domba, kelinci, itik, ayam, kuda dan ternak lainnya. Kemudian pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, holtikultura, dan lainnyapun belum ada realisasi yang betul-betul terasa bagi masyarakat. Sedangkan desa tetangga selalu mendapatkan. Apakah ini dinamakan ketidakpedulian seorang pemimpin desa ataukah malas bekerjakah, ataukah sudah menjadi adat? Tapi entahlah sampai detik ini masyarakat desa Sukamanah belum betul-betul merasakan kenyamanan dan berkemakmuran dari system Pemdes desa Sukamanah. “Padahal ini adalah merupakan program Pemerintah untuk desa yang mau tidak mau harus diurus dengan baik dan benar”, ungkap warga kesal. Kendatipun warga kesal, juga mengakui selama Kades Ende memimpin, walaupun terkesan asal-asalan, dan disinyalir tidak sesuai bestek, seperti bantuan pembangunan jalan raya desa Sukamanah, pengkirmiran makam Pasirkunci yang dibangun melalui dua termin dengan anggaran sebesar dua puluh lima juta rupiah itu cukup memnyenangkan hati masyarakat.
Ditambahkan oleh warga, “Dalam pelaksanaan pembangunan proyek di desa Sukamanah terkesan monopoli terbukti masyarakat jarang dilibatkan dan hanya kerabat Kades saja yang terlihat oleh warga mendominasi proyek pembangunan desa.”, tambah warga.
Menanggapi ungkapan warga, Kades Ende menjelaskan dan berkeluh kesah: “Perlu diketahui oleh warga desa Sukamanah, betapa sulitnya mengadakan interaksi kepada aparat Pemkab Garut, khususnya masalah bantuan. Sangat berbelit dan kerapkali meminta imbalan/perskot yang tidak jelas, bila pengajuan proposal. Seperti pada satu bantuan sapi saja dipinta imbalan oleh oknum aparat Pemkab Garut sebesar 1,5 juta. “Kalau tidak demikian, maka bantuan kemungkinan besar tidak didapatkan”, keluh Kades. Kades mengakui saat mengusung proposal sering terjeblos kearah permainan oknum Pemkab terkait Garut, seperti pernah ada bantuan nilainya 15 juta, seraya oknum dinas berkata:”Sok kadieukeun perskot 2 juta.”, kata Kades menirukan ucapan oknum. “Bantuan tidak dapat, uang malah amblas.”
Kejadian serupapun pernah terjadi di 13 desa kecamatan Malangbong. Ketika mengajukan proposal bantuan. Satu buah proposalnya dipinta 5 juta. Uang masuk, bantuan gagal. Hal ini dilakukan oleh Kabid Pemdes Bidang BPMPD Pemkab Garut. “Dan kini akibat ulahnya Kabid tersebut masuk tahanan”, ungkap Kades. “Begitulah system yang ada di Pemkab Garut, kental dengan pungli.”, tambah Kades. Dan masyarakat dimintakan sabar, walau demikian kejadiannya, Kades akan tetap berupaya memajukan warga desa Sukamanah, terlebih-lebih lagi sudah tidak berapa lama lagi akan diadakan pemilihan Calkades. “Mohon doa restunya”. Dan Kades berpesan kepada masyarakat desa Sukamanah:” Segeralah melunasi PBB karena PBB juga merupakan ujung tombak kemajuan desa.” (SIM)

BPD DESA SUKAMANAH MANDUL

Kab Garut (Lintas News) Dalam pembangunan desa peranserta BPD sangat diperlukan. Tugas pokok fungsi BPD adalah sebagai pencetus dan pembuat aturan-aturan dalam membangun Desa dan sekaligus ikut dalam menentukan anggaran guna pembangunan di segala bidang. Ende Kades Sukamanah Kecamatan Malangbong, ketika bincang dengan Lintas News mengatakan bahwa BPD Desa Sukamanah tidak paham tupoksinya, terkesan jalan di tempat terbukti bila ada program pembangunan desa selalu menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Kades. “Mangga ku desa wae.”, kata Kades menirukan ucapan BPD. Masih kata Kades, BPD Desa Sukamanah lemah SDM. Dan mengenai pengangkatan Ketua BPD, bukanlah menjadi hak prerogatif desa, semua dikembalikan ke masyarakat yang harus selektif, jangan asal angkat. Dan khususnya sesepuh masyarakat harus peduli untuk ikut bersama-samam menyeleksi dan menentukan siapa yang layak memimpin BPD, karena BPD merupakan badan vital guna kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Jangan karena melihat kegagahannya seorang pemuda lantas dipilih. Bagaimana pembangunan desa bisa kondusif, jikalau BPD-nya lemah SDM. Hal inipun diakui oleh sesepuh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa memang benar selama ini BPD terkesan jalan di tempat. “Bila ada uang baru mau bergerak”, ungkap sesepuh. “Dan sangat disesalkan, kemandulan BPD musti terjadi diwilayah desa Sukamanah.”, keluh sesepuh. Padahal selama ini, masyarakat sudah selektif dalam menentukan kepemimpinan tingkat BPD, dalam memajukan desa Sukamanah, sesepuh ikut serta berperan aktif khususnya dalam kampanye pemenangan Kepala Desa, DPR, partai, keorganisasian selalu andil termasuk pemenangan Kades Ende dalam pemilihan empat tahun yang lalu, aku sesepuh. Desa Sukamanah memang banyak menyisakan permasalahan, mulai dari monopoli pimpinan terhadap pembangunan dan tidak terealisasinya berbagai bantuan seperti peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan serta infra struktur, tambah sesepuh. Untuk itu kami berharap kepada Kepala Desa, siapapun yang nantinya memimpin Desa ini, agar mampu untuk membuktikan janji-janjinya kepada warga, jangan hanya bualan belaka. Masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji, mulai kepemimpinan Desa terdahulu sampai sekarang, belum terasa ada bukti yang baik dan benar. Begitu juga dalam pembentukan BPD sebagai penentu kemajuan Desa hendaknya Pemdes harus juga ikut memperhatikan, karena ini menyangkut tanggungjawab bersama, harap sesepuh. (SIM)

Penipu Uang Palsu Sebesar 200 JT Diringkus Polsek Astana Anyar

Bandung, Lintas News
Kasus penupuan dengan dengan berbagai modus sering terjadi di beberapa daerah dengan berbagai macam kasus termasuk penipuan uang palsu, hal itu terjadi pada korban bernama H.Hendy M.Amin yang menderita kerugian 27 jt akibat terperdaya pelaku penipuan yaitu Aceng Taryana, berawal dari perkenalan korban dengan pelaku yang kemudia pelaku membawa korban ke tempat rumah kos pelaku dan kemudian pelaku mengiming - imingi korban dengan cara bercerita untuk mendapatkan uang dengan cara menyediakan uang dengan alasan uang tersebut sebagai jasa untuk mengangkat uang , dimana uang yang akan didapatkannya yaitu sebesar 17 T, terbuai dengan cerita pelaku pada korban kemudian korbanpun mengikuti pelaku yang tak lain harus menyiapkan uang jasa angkut sebsar 27 jt.
Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak korban menyerahkan uang sebesar 27 jt kepada pelaku , proses pengangkutanpun di laksanakan dan apa yang terjadi ternyata uang yang di ceritakannya sebesar 17 T tidak terbukti dan yang ada hanya berjumlah 200 jt dan yang paling mengejutkan bagi korban ternyata uang 200jt tersebut uang palsu atau uang mainan padahal korban mengeluarkan uang 27 jt dengan harapan akan mendapat uang sebesar 17 T, terang saja korban merasa di tipu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polsekta Astana Anyar Kota Bandung pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 wib adapun tempat terjadi perkara tersebut di kampung Cimacan Rt.04/ 019 Desa Haur Panggung Kecamatan Ciawi Kabupaten Garut.
Menurut Kapolsekta Astana Anyar Kota Bandung Kompol Rudi Purnomo,SIK di dampingi Kanit Reskrim IPTU Tri Suhartanto,SH.MH pada jumpa Pers mengatakan,” Berdasarkan LP/ 529/VIII/2010/Sekta Tgl 14 Agustus 2010 benar terjadi kasus tindak pidana pemalsusan matauang dan uang kertas dan atau penipuan yang terjadi di kampung Cimacan desa haur panggung garut, dan benar pelaku telah di tangkap beserta barang bukti berupa 20 ikat/gepok uang palsu pecahan 100.000 senilai 200 jt, satu buah tas pinggang warna hitam dan satu buah Handphone genggam, pada kasus ini tersangka akan di jerat dengan pasal 244 jo 245 dan atau 378 dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun, sedangkan otak pelaku akan terus di cari dengan inisial daftar pencarian orang tersebut adalah H.S & H.M”, jelasnya di Mapolsekta Astana Anyar.
Ditambahkan Rudi, Diharapkan pada masyarakat agar jangan mudah terbuai dengan tipu daya muslihat untuk menapatkan uang dengan cara yang tidak wajar karena akan berdampak pada sebuah resiko dan kerugian apalagi saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri maka hendaklah hati-hati dalam memilih usaha dan kenalan, selain jumpa pers untuk menggelar kasus uang palsu terdapat pula kasus yang tak asing hasil operasi PEKAT LODAYA yaitu operasi petasan, dimana pada operasi tersebut diamankan ribuan petasan dan ada petasan model baru yang di amankan diantaranya petasan UFO karena berdasarkan geraknya yang meluncur keatas membabi buta tentu dapat membahayakan manusia karena berputar cepat yang kemudian di ahiri ledakan dengan percikan api. ( SIM/MLY )

SMS Bu dokter, terkait Limbah B3

Bandung Barat, Lintas News
Beritakan saja, hak bapak koq, tapi siap siap saja dengan ketidak tahuan bapak itu mah bukan daur ulang tapi di pakai lagi, makanya harus baca-baca dulu istilah , hehehehe!, Apa gak sekalian ke Presiden, nanti kamu di sekolah kan lagi jadi jurnalis yang professional (SMS dari dr. Pupu Sari Rohayati. Kepala Dinas kesehatan KBB, rabu 23 juni 2010 jam 14:08 wib kepada wartawan ).

Adakah yang lucu dari sms tersebut ? sepintas tidak ada karena itu bukan sms kocak, namun menjadi lucu ketika di ketahui pengirimnya adalah seorang dokter bahkan menduduki kursi kepala dinas, Alkisah di wilayah KBB di temukan warga, warta unik kepala PUSKESMAS dan UPTD kesehatan Kecamatan Sindangkerta KBB, mengakui adanya daur ulang ( RE-CYCLING ) dan pemakaian ulang ( RE- USE ) oleh sekelompok masyarakat terhadap limbah medis tergolong beracun dan berbahaya (B3) lebih lanjut di peroleh pengakuan dari kelompok masyarakat tersebut, bahwa hasil kerja mereka itu di manfaatkan secara rutin oleh Produsen alat kesehatan untuk kepentingan komersial.
Sehingga muncul kecurigaan, barang-barang “rongsok” itu di distribusikan kembali oleh produsen alat kesehatan kebeberapa PUSKESMAS dengan harga murah. Limbah tersebut di antara nya adalah alat suntik, botol infuse, kain bekas perban, sarung tangan karet bekas yang semuanya tergolong B3.
Dari hasil informasi kecurigaan tokoh masyarakat itu ternyata benar, warga masyarakat inisial “O” didapati dirumahnya sedang membersihkan limbah medis diantaranya bekas alat – alat suntik dengan cara memisahkan jarum dari tabungnya dan botol obat, plastic, sarung tangan karet dan kardus. “O” mengatakan, barang – barang ini didapat dari salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat di KBB dan katanya untuk dijual kembali
Kepala LH KBB melalui kabag TU Dedi kurnia yang di dampingi sek.pengndalian pencemaran Use A Sanusi saat di temui wartawan kamis 24/6 di ruang kerjanya, mengatakan sesusai dengan peraturan pemerintah no.18 thn 1999 tentang pengolahan limbah bahan beracun berbahaya, yang di sebut limbah B3 itu ada 2 macam 1 limbah B3 Infeksius dan non Infeksius.
Untuk limbah medis yang di katakan limbah infeksius itu jarum suntik dan lainnya, Non infeksius yang tidak berbahaya itu kardus dll, Untuk yang kategori infeksius itu harus di musnahkan dengan cara di bakar menggunakan alat khusus dengan suhu mencapai 1000 s/d 1500 derajat celsius.
Sementara dr. Pupu ketika di hubungin melalui Telepon selulernya untuk dimintain keterangan mengenai limbah tersebut, mengatakan bahwa limbah tersebut tidak ada masalah bila mana di daur ulang / di pakai kembali seperti alat suntik bekas untuk mainan tembak-tembakan anak-anak asal tidak tertusuk jarum nya tidak berbahaya atau sarung tangan karet bekas boleh saja di daur ulang seperti di jadikan bola bekle.dan bisa mendatangkan income (keuntungan) bagi masyarakat Katanya.
Menurut Ir.Asril umar, fraktisi pengelolaan limbah alumnus Biologi ITB, buangan jenis apapun yang tergolong kategori B3 wajib untuk di mushahkan. Jangankan di daur ulang apa lagi di pakai ulang/ dalam arti di ubah fungsi – tetap di larang karena berfotensi menimbulkan bahaya sementara itu Ir. Hirda, pelaku bisnis alat kesehatan yang juga alumnus Biologi ITB menyatakan bahwa, kalau memang kegiatan proses pendaur ulang dan pemakaian ulang limbah-limbah medis berkategori B3 di lakukan secara tradisional oleh sekelompok masyarakat yang perlu di perhatikan dengan serius adalah resiko pemaparan limbah tersebut terhadap mereka dan lingkungannya. Kegiatan pencucian yang bersentuhan langsung dengan tangan, juga aliran air yang di gunakan sebagai proses pendaur ulangan atau pemakaian ulang limbah tsb, menjadi sangat potensial untuk menimbulkan pencemaran, katanya kepada Lintas News.
Jadi, masih menurut Hirda yang paling bertanggung jawab dalam perkara itu adalah pihak-pihak yang mengetahui masalah limbah B3. Dan adanya kegiatan ( RE-CYCLING) ataupun (RE-USE) tadi , tapi membiarkan saja semua terus berjalan, kalau masyarakatkan mungkin saja tidak tahu bahwa itu adalah limbah B3, dan apa resiko nya? “Mereka hanya tahu bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan penghasilan” kata Hirda sampai titik ini kelucuan dari sms dan pernyataan Kadiskes KBB melalui cellular nya mulai terasa. Artinya bagi limbah B3 jangan kan di pakai ulang ( RE-USE ) di daur ulang (RE-CYCLING) saja sifat nya” haram “
Kalau kemudian ia hanya mempersoalkan istilah sepertinya dr. Pupu berniat menyederhana kan masalah yang sesungguhnya ia tidak memberikan tanggapan- apa lagi tindakkan yang memadai terhadap persoalan beresiko tinggi tadi melainkan sekedar mengalihkan perhatian kearah perdebatan istilah, pernyataan Pupu tersebut di mata Asril sangat tidak mencerminkan kredibilitas nya sebagai kepala dinas kesehatan dan seorang dokter. Idealnya, menurut Asril Pupu jangan terjebak pada selisih istilah namun harus bertindak lebih signifikan. Misalnya dengan melakukan Infestigasi secara conferhensift terhadap temuan pemanfaatan limbah medis B3 pasal nya resiko yang di timbulkan dari penyalahgunaan limbah medis berkategori B3 itu akan sangat berkaitan dengan bidang tugasnya bukan kah mengantisifasi lebih baik dari pada mengobati kata Asril, “ah, jangan – jangan kalau dokter memang lebih suka mengobati dari pada mencegah, mirip tukang tambal ban saja”. ( Tim/KBB )

MOPD SEBAIKNYA DILAKSANAKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN SEKITAR

Soreang, LINTAS NEWS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. Juhana, MMPd., di ruang kerjanya mengatakan MOPD berlangsung hanya tiga hari meski masih ada yang melakukan MOPD selama seminggu “ kami menekankan pihak sekolah atau organisasi OSIS menggelar MOPD agar bermuatan pendidikan, diisi dengan pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan masyarakat di sekitar sekolah “
Agar tidak terjadi tindakan kekerasan selama MOPD, kata Juhana menerjunkan tim ke sekolah baik negeri ataupun swasta untuk memantau pelaksanaan MOPD di sekolah – sekolah dan menerima laporan jika ada hal yang tak diinginkan, katanya.
Hasil penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) masih kata Juhana sudah selesai meski masih ada SMP dan SMA swasta yang kekurangan murid. Berdasarkan pantauan Lintas News sampai ke lokasi pelaksanaan MOPD di Kec. Pasirjambu Ds. Mekarsari Bumi Perkemahan Rancacangkuang-Gambung, sehubungan dengan pelaksanaan MOPD SMKN 1 Katapang, pada saat itu diterima pihak keamanan Panca.
Menurut Panca segala persiapan telah tersedia dari mulai pengamanan anak didik terkait penyediaan P3K dan menambahkan MOPD SMKN 1 Katapang Kab. Bandung akan berakhir pada hari Sabtu dengan penerapan berbagai materi bagi anak didik baru agar menjadi anak pemberani namun bertanggungjawab, kilahnya.
Meski sebenarnya ada beberapa orang tua siswa yang merasa keberatan seperti yang disampaikan salah satu orang tua siswa Dadang dari Pangalengan selain jauh lokasinya, bertambah pula anggaran yang harus dikeluarkan, karena selama mengikuti MOPD banyak tugas-tugas yang diberikan oleh para seniornya yang tak jarang harus mengeluarkan sejumlah uang.( As/Hd )

PEMKAB BANDUNG LUNCURKAN BOS DAN BEASISWA GAKIN

Soreang, LINTAS NEWS – Bantuan bea siswa senilai Rp. 9 milyar mulai dinikmati sekitar 9000 siswa/siswi setingkat SMA/SMK di Kab. Bandung. Bea siswa yang berasal dari APBD Kab. Bandung tahun 2010 tersebut, diperuntukkan bagi siswa/siswi setingkat SMA/SMK dari keluarga miskin ( tidak mampu ). Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan para siswa dari keluarga miskin terhindar dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Bandung H. Obar Sobarna, SIP., di Gedung Moch. Toha – Soreang, Rabu (14/7). Acara dihadiri Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugiyanto, para kepala SMP, SMA dan SMK serta sejulah perwakilan siswa penerima beasiswa gakin.
Pada saat yang sama diserahkan pula Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) untuk 1,598 SD sederajat ( 404,378 siswa ) dengan nilai Rp. 3.538.307.500,- dan 516 SMP sederajat ( 150,360 siswa ) senilai Rp. 6.766.200.000,- Dengan demikian nilai keseluruhan BOS tahap pertama tahun 2010 sebesar Rp. 10.304.507.500,- untuk Januari – Juni 2010. Sementara untuk BOS Juli – Desember 2010 akan diserahkan pada bulan Desember mendatang dengan jumlah bantuan yang sama.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, MMPd., mengatakan SD/MI dan SMP/MTs mendapatkan BOS dari pemerintah pusat, pemptov Jabar dan Pemkab Bandung “ BOS kabupaten untuk murid SD/MI sebesar Rp. 17.500 /murid/tahun, sedangkan untuk siswa SMP/MTs Rp. 90.000/siswa/tahun” seraya menambahkan tahun ini merupakan tahun kedua peluncuran BOS kabupaten dan bea siswa gakin, tambahnya.
Pada kesempatan itu, H. Obar Sobarna meminta agar dana BOS untuk siswa Gakin tidak mengalami potongan sepeserpun. Karena menurutnya pemotongan dana tersebut tanpa aturan yang jelas termasuk tindak pidana korupsi. “ Hal ini sengaja saya sampaikan, karena kalau kita melakukan tindak pidana korupsi, sepanjang hidup kita akan terancam dan hidup tidak tenang “ tegasnya.
H. Obar Sobarna menambahkan, agar sekolah dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa tidak membebani masyarakat “ Pihak sekolah harus meringankan beban masyarakat dan harus terbuka keuangannya, karena sekolah sudah mendapat berbagai bantuan “ katanya.
Kebijakan Pemda Bandung dalam pengelolaan pendidikan, menurutnya dilakukan melalui pemerataan, peningkatan kualitas, peningkatan relevansi, peningkatan akuntabilitas dan pencitraan public dibidang pendidikan. Seperti halnya dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai tahun 2010. Hal itu kata H. Obar Sobarna diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin kompetitif.
Berdasarkan data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kab. Bandung tahun 2009 mencapai 73,94. Indeks sebesar itu didorong oleh aspek pendidikan sebesar 85,61, kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 565,32. Pada tahun 2008, indeks pendidikan hanya mencapai 85,58 naik sebesar 0,04 % pada tahun 2009 menjadi 85,61. Kenaikan indeks pendidikan berasal dari angka RLS ( Rata-rata Lama Sekolah ) sebesar 8,87, Angka Melek Huruf 98,87. Dan diharapkan pada tahun 2010, angka melek huruf di Kab. Bandung bisa mencapai 100%.
Sementara itu beberapa kepala sekolah disejumlah daerah menyambut baik dengan penyaluran BOS kabupaten untuk siswa apalagi dengan adanya beasiswa untuk siswa gakin yang diperuntukkan bagi keluarga miskin, namun mengharapkan juga demi kelancaran proses pendidikan diharapkan bisa lebih cepat dan tepat waktu karena selama ini proses pencairan BOS selalu terlambat. ( As/Hd )

POLRES BANDUNG GELAR ISTIGOSAH AKBAR

Soreang, LINTAS NEWS – Acara Istigosah Akbar yang dilaksanakan oleh Polres Bandung pada Jum’at (16/7) yang mengambil tempat di Mesjid Baitul Muhaimin, bertujuan agar terciptanya suasana kondusif dan nyaman menjelang Pemilu Kada Kab. Bandung pada bulan Agustus yang akan datang.
Ajang silaturahmi ini sengaja digelar dengan mengundang semua Cabup dan Cawabup, guna menciptakan suasana yang penuh persaudaraan dan kebersamaan menjelang pemilu kada nantinya. Selain itu pula hadir KPUD, Panwaslu, Muspida, DPRD Kab. Bandung, SKPD, camat, ormas keagamaan, siswa-siswi dan sejumlah pengusung tiap-tiap pasangan.
Dari delapan pasangan calon ada beberapa pasangan yang tidak menghadiri acara istigosah ini, diantaranya pasangan Asep Soleh-Dayat Somantri dan pasangan Dadang Naser-Deden. Sebelum istigosah dimulai terlebih dahulu disampaikan tausiah dengan mubaligh H. Jujun Junaedi dan untuk acara istigosahnya dipimpin dari MUI Kab. Bandung.
Mengawali sambutannya Kapolres Bandung AKBP. Drs. Hendro Pandowo, M.Si., mengatakan “ Tahapan – tahapan Pemilu Kada sudah melalui penentuan nomor urut calon dan akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Pemilu kada ini merupakan hajat semua pihak dan mengharapkan kepada semua pihak agar bisa menciptakan suasana aman dan bisa menjaga agar tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan oleh semua pihak “ sambil menambahkan termasuk keamanan bukan hanya tanggungjawab dan kewajiban kepolisian saja, namun tanggung jawab bersama termasuk masyarakat pun diharapkan merespon keamanan dalam dalam menghadapi pemilu kada ini, tegasnya.
Ketua KPUD Kab. Bandung Osin Permana dalam kesempatan tersebut mengatakan “ pilkada bukan tanggungjawab KPU atau Panwaslu saja, elemen masyarakat pun seyogianya ikut berperan serta menentukan lancarnya pilkada nanti, karena para politisi di Kab. Bandung merupakan kabupaten yang tertua sudah barang tentu politiknya pun mapan dan dewasa”
Osin menambahkan dalam sambutannya mengatakan dalam pemilu kada ini diharapkan dapat mewujudkan Kab. Bandung terbaik dalam prosesnya dan menghimbau agar tetap menjaga suasana kondusif yang penuh kebersamaan terutama dalam menghadapi masa kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadhan yang akan datang.
Sementara itu Panwas Kab. Bandung dalam sambutannya mengatakan membuka kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilukada ini agar menghasilkan pemilukada yang bersih.(As/Hd)

PENTAS SENI SDN BONGAS BATULAYANG BERBEDA

KBB.(LINTAS NEWS).-Suara alunan musik dengan lantunan lirik lagu yang merdu, menyertai penyampaian nasehat, pesan dan kesan dari Kepala SDN Bongas Hj.Tutin Noneng W.SPd., kepada siswa kelas 6, membuat rasa haru dengan titikan air mata dari setiap peserta dan tamu undangan yang hadir pada acara pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas, SDN Bongas Batulayang, Kamis, di Halaman SDN Bongas Desa Batulayang Kecamatan Cililin.
Hadir dalam acara tersebut UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cililin, Kepala Desa Batulayang, Komite Sekolah, Tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat serta Orang Tua Siswa yang ingin melihat acara pentas seni yang baru diadakan disekolah tersebut, “baru sekarang Pak, ada acara panggung seperti ini, tahun-tahun sebelumnya tidak ada” tutur seorang warga yang ikut nonton kepada reporter LINTAS NEWS On Line.
Hj.Tutin Noneng W.S.Pd., selaku Kepala SDN Bongas Desa Batulayang didampingi Komite Sekolah Sobirin Roins,S.Pd.,mengatakan pihaknya ingin memberikan yang terbaik kepada siswa juga Orang Tua Siswa serta Masyarakat dilingkungan SDN Bongas melalui kegiatan itu” Kami ingin memberikan yang terbaik buat semuanya”Ujar Hj.Tutin.
Hj.Tutin yang baru menjabat sekitar dua tahunan disekolah tersebut, sebelum tugas di SDN Bongas HJ. Tutin Menjabat sebagai Kepala SDN Hegarmanah, dengan dukungan Komite Sekolah, Guru-guru dan Tokoh Masyarakat telah berhasil membuat suasana SDN Bongas manjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya “Dulu tidak ada kegiatan seperti ini, sejak Hj.Tutin menjadi Kepala Sekolah disini, perubahanpun terjadi, acara pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas diadakan panggung dengan upacara adat, pentas seni dengan 33 kreasi seni yang ditampilkan siswa-siswi SDN Bongas Batulayang” Kata Ade Koswara SP seorang Guru yang juga Pencipta Lagu Bandung Barat Versi Sekolah dengan Judul ”ALAM BANDUNG BARAT”.
Menurut Hj.Tutin, SDN Bongas Desa Batulayang merupakan sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak di Kecamatan Cililin yaitu 441 siswa dengan tenaga pendidik 18 orang, sementara jumlah ruang belajar yang efektif digunakan hanya 10 ruang kelas sedang jumlah rombongan belajar ada 12, sehingga jelas masih kekurangan kelas” Masih kurang dua kelas lagi” kata Hj.Tutin. Selain itu halaman sekolahpun terlihat sempit karena letak kondisi Komplek Bangunan SDN Bongas terhalang oleh Kantor Desa.
Sementara itu Pengawas UPT.Dinas Pendidikan Kecamatan Cililin Aan Abdurrahman S.Pd, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mendukung acara pelepasan siswa kelas 6 disertai dengan panggung hiburan yang menampilkan kreasi seni para siswanya”Kegiatan ini sangat positip dan menunjang secara tidak langsung terhadap wawasan, keberanian, inisiatif dan kreatif dari siswa itu sendiri, yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan para Guru dan Kepala sekolahnya” Ujar Aan Abdurahman.(Dedi)

MALAM PENGANTAR TUGAS KAPOLRES BANDUNG

LINTAS NEWS Di setiap intansi dinas atau petinggi sudah lazim adanya rotasi atau kenaikan pangkat dan jabatan, seperti halnya di lingkungan Polres Bandung, AKBP Drs. Imran Yunus, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bandung kini menjadi Wakapolwiltabes Bandung dan untuk penggantinya AKBP Drs. Hendro Pandowo, M.Si.
AKBP. Drs.Imran Yunus, MH, dalam sambutannya pamitan di hadapan sejumlah tamu undangan dan masyarakat Kab. Bandung, mengatakan telah membuat masyarakat kab. Bandung kondusif sehingga dapat tidur nyenyak meskipun pintu rumah tidak dikunci dan menyampaikan dari sebelumnya telah menjabat jabatan yang lain, hal ini berkat kepercayaan masyarakat dan khususnya pemerintah sehingga saat ini dipercaya menjadi Wakapolwiltabes Bandung.
Selanjutnya AKBP Drs. Hendro Pandowo,M.Si., mengenalkan diri agar diterima masyarakat Kab. Bandung demi kondusifnya Kab. Bandung apalagi saat ini menjelang Pilkada Kab. Bandung yang sudah diambang pintu, kilahnya. Agar komponene masyarakat dapat membantu tugas demi kelancarannya.
Salah satu harapan masyarakat Kab. Bandung pada umumnya untuk menghadapi Pilkada agar tercipta suasana demokratis. Bebas dan rahasia, juga terjaga keamanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya bebas dari nuraninya tanpa sesuatu ganjalan yang dapat menimbulkan suasana yang tidak baik, kilah Kapolres Bandung yang baru.

KUNJUNGAN KERJA BUPATI BANDUNG DI KECAMATAN KATAPANG

LINTASNEWS Dalam meningkatkan kinerja SKPD dan mendengar laporan kerja yang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, Bupati Bandung H. Obar Sobarna, SIP melakukan kunjungan ke sejumlah kecamatan se kab. Bandung. Salah satunya di Kecamatan Katapang yang dilaksanakan pada Selasa (8/6) lalu di Gedung PGRI Katapang. Dengan dihadiri para Kepala Desa, Pengurus PKK Kecamatan/Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidik, Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua RW/RT.
Camat Katapang Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si., dalam laporannya menyampaikan pembangunan yang dilaksanakan di 7 desa yang ia pimpin selama kurang lebih tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan diberbagai bidang, diantaranya IPM yang meningkat sejak tahun 2007 (71,94), tahun 2008 (72,43), tahun 2009 (73,40), dan tahun 2010 (73,50) yang melebihi rata-rata IPM tingkat kab. Bandung dengan jumlah penduduk 95 ribu dan luas wilayah kurang lebih 6000 ha. Selain itu di sela – sela laporannya dalam bentuk visualisasi, memperlihatkan pula pembangunan infrasruktur yang telah dilaksanakan di beberapa desa yang dipimpinnya. Termasuk dengan adanya pemasangan jaringan internet on line di tiga desa sehingga akselerasi pelayanan publik dapat lebih cepat, adanya radio pemancar K-pass 107,8 FM, kemudian BIOTOP yakni pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat dan salah satu dalam turut membantu menjaga lingkungan adanya pengelolaan sampah (TPS) yang berada di Desa Cilampeni dan Desa Sangkanhurip.
Selain itu juga terdapat siswa berprestasi tingkat SD, SMP dan SMA dan terdapat beberapa produk unggulan yang menjadi penggerak perekonomian di masyaraakat seperti opak, comro termasuk dalam bidang seni dan budaya dengan adanya satu buah lagu yang cukup fenomenal ciptaan Ibu Mursih lagu Es Lilin.
Dalam kesempatan yang sama Tokoh Masyarakat yang diwakilli oleh Qomar Priatna, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pembangunan di Kecamatan Katapang dibawah kepemimpinan Camat Hj. Nina dan Bupati H. Obar Sobarna, pembangunannya sangat dirasakan betul oleh masyarakat dan menyampaikan rasa terimakasih.
Inspektur Inspektorat Kab. Bandung Cucu Julaeha, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pula ekspos hasil pembangunan masyarakat di kab. Bandung dengan menyampaikan beberapa penghargaan yang diterima oleh kab. Bandung terutama masa kepemimpinan Bupati Bandung H. Obar Sobarna yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sejak tahun 2000 IPM kab. Bandung hanya mencapai 53,44 poin sedangkan sampai tahun 2009 IPM kab. Bandung menjadi 73,39 poin dan untuk Kecamatan Katapang sendiri sudah mencapai 75,40 merupakan salah satu kecamatan termaju dan sudah melebihi rata-rata tingkat Kabupaten, katanya.
Dalam sambutannya Bupati Bandung H. Obar Sobarna, menyampaikan pertemuan ini untuk mendengar langsung laporan kerja yang telah dilaksanakan dengan memberikan binaan, petunjuk dan evaluasi kerja bawahannya serta menyampaikan beberapa program kerja Bupati dalam mensosialisaikan kebijakan pembangunan, dan menghimbau kepada semua PNS di lingkungan Pemda sesuai dengan perda zakat untuk membayar zakat penghasilan dengan bukti telah memiliki kartu bayar zakat yang bisa langsung dibayar di Bank Jabar Banten yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kab. Bandung.
Sesuai dengan visi dan misi kab. Bandung, H. Obar Sobarna, SIP, pada tahun 2010 ini mengharapkan tuntas baca tulis Qur’an dengan menggelar pengajian secara rutin di kalangan PNS pemda. Kab. Bandung, dan pada ahari jum'at memakai baju koko dan menganjurkan kepada perempuan untuk berjilbab dan dalam waktu dekat akan diadakan Khataman Qur’an bersama dengan membagikan Al-Qur’an secara cuma-cuma, selaian itu dalam turut melestarikan bahasa Sunda pada salah satu hari kerja mewajibkan untuk mempergunakan bahasa Sunda.
Dalam menghadapi pilkada yang datang akan H. Obar Sobarna mengharapkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam melanjutkan program kepemimpinannya, sebab banyak program – program yang masih belum terealisasikan selama kepemimpinan beliau, diantaranya pelengkap sarana olah raga stadion si Jalak Harupat yang menjadi kebanggaan warga kab. Bandung dengan akan dibangunnya jalan tol Soroja untuk mempercepat akses jalan, bangunan kesenian yang akan dibangun di dekat komplek pemda kab. Bandung sebagai sarana untuk mengekspos hasil produk unggulan warga kab. Bandung, maka dari itu mengharap pemimpin pada masa yang datang akan mempunyai visi dan misi yang sama dalam melanjutkan program kerjanya sebab kalau berbeda tentunya semua akan kembali dari nol lagi, tuturnya. (As / Diw)

Gonzales "Not For Sale"

Manajemen Persib Bandung memberikan respon atas banyaknya tawaran kepada bomber andalannya Cristian Gonzales, dengan memastikan tidak akan melepas striker yang musim ini membukukan 18 gol itu.

Menurut manajer Persib Umuh Muhtar pihaknya akan bergerak cepat untuk mengikat Gonzales dengan melakukan perpanjangan kontrak, begitu masa kontraknya bersama Persib usai.

Hal itu dilakukan lanjutnya, karena tenaga mantan striker Persik Kediri ini masih sangat dibutuhkan dalam upaya berburu gelar juara kompetisi kasta tertinggi sepakbola nasional musim depan.

“Manajemen sudah sangat siap memperpanjang kontrak dia (Gonzales), sehingga kami pastikan not for sale untuk Gonzales. Musim depan dia harus tetap di Persib, karena juga akan berburu gelar,” kata Umuh.

Ditambahkan, pihaknya mendapat informasi, jika dua tim sudah terang-terangan merayu Gonzels untuk segera meninggalkan Persib. Dua tim itu adalah Sriwijaya FC dan PSM Makassar.

Bahkan manajemen PSM dikabarkan telah mengagendakan pertemuan langsung dengan mantan strikernya itu pekan depan.(Goal.com)