Soreang, LINTAS NEWS – Bantuan bea siswa senilai Rp. 9 milyar mulai dinikmati sekitar 9000 siswa/siswi setingkat SMA/SMK di Kab. Bandung. Bea siswa yang berasal dari APBD Kab. Bandung tahun 2010 tersebut, diperuntukkan bagi siswa/siswi setingkat SMA/SMK dari keluarga miskin ( tidak mampu ). Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan para siswa dari keluarga miskin terhindar dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Bandung H. Obar Sobarna, SIP., di Gedung Moch. Toha – Soreang, Rabu (14/7). Acara dihadiri Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugiyanto, para kepala SMP, SMA dan SMK serta sejulah perwakilan siswa penerima beasiswa gakin.
Pada saat yang sama diserahkan pula Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) untuk 1,598 SD sederajat ( 404,378 siswa ) dengan nilai Rp. 3.538.307.500,- dan 516 SMP sederajat ( 150,360 siswa ) senilai Rp. 6.766.200.000,- Dengan demikian nilai keseluruhan BOS tahap pertama tahun 2010 sebesar Rp. 10.304.507.500,- untuk Januari – Juni 2010. Sementara untuk BOS Juli – Desember 2010 akan diserahkan pada bulan Desember mendatang dengan jumlah bantuan yang sama.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, MMPd., mengatakan SD/MI dan SMP/MTs mendapatkan BOS dari pemerintah pusat, pemptov Jabar dan Pemkab Bandung “ BOS kabupaten untuk murid SD/MI sebesar Rp. 17.500 /murid/tahun, sedangkan untuk siswa SMP/MTs Rp. 90.000/siswa/tahun” seraya menambahkan tahun ini merupakan tahun kedua peluncuran BOS kabupaten dan bea siswa gakin, tambahnya.
Pada kesempatan itu, H. Obar Sobarna meminta agar dana BOS untuk siswa Gakin tidak mengalami potongan sepeserpun. Karena menurutnya pemotongan dana tersebut tanpa aturan yang jelas termasuk tindak pidana korupsi. “ Hal ini sengaja saya sampaikan, karena kalau kita melakukan tindak pidana korupsi, sepanjang hidup kita akan terancam dan hidup tidak tenang “ tegasnya.
H. Obar Sobarna menambahkan, agar sekolah dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa tidak membebani masyarakat “ Pihak sekolah harus meringankan beban masyarakat dan harus terbuka keuangannya, karena sekolah sudah mendapat berbagai bantuan “ katanya.
Kebijakan Pemda Bandung dalam pengelolaan pendidikan, menurutnya dilakukan melalui pemerataan, peningkatan kualitas, peningkatan relevansi, peningkatan akuntabilitas dan pencitraan public dibidang pendidikan. Seperti halnya dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai tahun 2010. Hal itu kata H. Obar Sobarna diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin kompetitif.
Berdasarkan data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kab. Bandung tahun 2009 mencapai 73,94. Indeks sebesar itu didorong oleh aspek pendidikan sebesar 85,61, kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 565,32. Pada tahun 2008, indeks pendidikan hanya mencapai 85,58 naik sebesar 0,04 % pada tahun 2009 menjadi 85,61. Kenaikan indeks pendidikan berasal dari angka RLS ( Rata-rata Lama Sekolah ) sebesar 8,87, Angka Melek Huruf 98,87. Dan diharapkan pada tahun 2010, angka melek huruf di Kab. Bandung bisa mencapai 100%.
Sementara itu beberapa kepala sekolah disejumlah daerah menyambut baik dengan penyaluran BOS kabupaten untuk siswa apalagi dengan adanya beasiswa untuk siswa gakin yang diperuntukkan bagi keluarga miskin, namun mengharapkan juga demi kelancaran proses pendidikan diharapkan bisa lebih cepat dan tepat waktu karena selama ini proses pencairan BOS selalu terlambat. ( As/Hd )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar